Jakarta, 24 April 2024
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan ada tiga jenis ancaman di dunia terkait keselamatan bangsa yang mencakup ancaman militer dan non-militer. Untuk itu, Menkes Budi mengingatkan pentingnya peran TNI melalui Pusat Kesehatan (Puskes) TNI untuk menghadapi ancaman non-militer.
Menkes Budi menjelaskan tiga ancaman keselamatan bangsa tersebut, yakni bencana alam, ancaman dari sesama manusia berupa perang, dan virus atau perang melawan penyakit yang merupakan ancaman paling besar.
“Paling besar adalah perang dengan penyakit dan paling besar adalah pandemi Black Death pada 1300an,” ujar Menkes saat memberikan keynote speech pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kesehatan TNI Tahun 2024 di Mabes TNI Cilangkap, Rabu (24/4).
Menkes Budi menjelaskan, ancaman non-militer seperti pandemi COVID-19 silam juga merupakan ancaman terhadap kedaulatan negara. Saat itu, Menkes mengatakan, TNI memiliki peran yang besar dalam menjaga kedaulatan negara dari pandemi COVID-19. Ia menambahkan, TNI dan Polri berperan penting dalam penanggulangan pandemi COVID-19.
“Banyak negara bilang, Indonesia untuk vaksinasi COVID butuh 10 tahun. Kita nyatanya 18 bulan selesai. Itu dengan mengerahkan kekuatan militer, untuk menghadapi ancaman non-militer yang mengancam keselamatan bangsa,” ujar Menkes Budi mengapresiasi peran TNI dalam penanganan pandemi COVID-19.
Belajar dari penanganan pandemi COVID-19 itu, Menkes Budi mengingatkan tentang pentingnya pembinaan dan kerja sama antara bidang kesehatan dan militer untuk menghadapi ancaman non-militer seperti pandemi.
“Tugas saya juga bersama Puskes TNI nanti untuk memastikan bahwa TNI itu dibina untuk siap menghadapi ancaman non-militer, yang mengancam keselamatan bangsa, yang sifatnya perang dengan musuh yang tidak terlihat, yaitu virus,” kata Menkes Budi.
Untuk itu, Menkes Budi menyatakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan berupaya berbagi pengetahuan (sharing knowledge) terkait teknologi kesehatan dengan Puskes TNI. Menkes juga mengapresiasi jangkauan petugas kesehatan TNI yang mampu bertugas hingga pelosok dan daerah rawan konflik. Menkes Budi berharap Kemenkes dapat memperkuat layanan kesehatan di daerah-daerah tersebut melalui dukungan dan kerja sama dengan TNI.
“Jadi, kami berpikir untuk daerah-daerah (rawan konflik) seperti itu, kami bisa kembangkan fasilitas-fasilitas kesehatan (TNI) di sana. Dokter-dokternya (dari TNI), kita didik yang mau ambil spesialis di sana, supaya bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada saudara-saudara kita yang berada di daerah seperti itu,” kata dia.
Pada kesempatan itu, Menkes juga mengapresiasi kemampuan kegawatdaruratan personel Emergency Medical Technician (EMT) TNI ketika menangani bencana terkait kesehatan. Menurut Menkes, kemampuan EMT ini sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi dan menghadapi berbagai krisis kesehatan pada masa mendatang.
Menkes pun mengajak dokter dan tenaga kesehatan TNI untuk ikut berpartisipasi dalam Tenaga Cadangan Kesehatan yang merupakan inisiasi Kemenkes untuk mengantisipasi berbagai masalah kesehatan yang besar dan masif yang timbul akibat bencana alam, perang, atau pandemi.
“Jadi, kami akan minta tolong juga supaya tentara bisa masuk dalam konteks Tenaga Cadangan Kesehatan secara nasional sehingga jika terjadi bencana besar maka pengerahan kekuatannya bisa lebih cepat, lebih sinergis,” kata dia.
Senada dengan Menkes Budi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan bahwa peran besar yang menjadi tanggung jawab TNI di bidang pelayanan kesehatan adalah terkait penanggulangan bencana. Baik itu yang disebabkan alam, manusia, maupun virus.
Saat terjadi bencana, Panglima Jenderal Agus menyatakan personel TNI baik kesehatan maupun non-kesehatan harus hadir untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat mulai dari tahap kesiapsiagaan, kegawatdaruratan, pascabencana, hingga tahap pemulihan. Untuk itu, Panglima Jenderal Agus menegaskan kolaborasi yang solid dengan leading sector seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kemenkes menjadi keharusan agar penanganan bencana lebih sistematis dan responsif.
Panglima Jenderal Agus juga berpesan agar personel Puskes TNI harus tetap mengedepankan nilai kemanusiaan di atas nilai-nilai lainnya dalam menjalankan tugasnya terkait pelayanan kesehatan. Menurut Panglima Jenderal Agus, pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus menggunakan hati.
“Pelayanan Kesehatan itu harus pakai hati, karena orang yang datang itu adalah orang yang sakit,” kata Panglima Jendral Agus.
Di samping menyampaikan Keynote Speech pada Rakornis Kesehatan TNI Tahun 2024, Menkes Budi juga meninjau Klinik Dental Mobile VVIP Kepresidenan yang memiliki kelengkapan fasilitas untuk melayani berbagai tindakan kesehatan gigi mulai dari penambalan gigi, pembuatan gigi tiruan darurat, dan tindakan kegawatdaruratan (emergency) gigi. Mobil tersebut juga dilengkapi dengan dental laser yang merupakan teknologi terbaru untuk mengebor gigi tanpa menggunakan bor melainkan dengan laser.
Menurut Letkol drg. M. Arifin, yang pernah menjadi Komandan Cobra RSDC Wisma Atlet pada masa Pandemi COVID-19, keberadaan Klinik Dental Mobile VVIP ini merupakan sarana kesehatan penunjang yang difasilitasi TNI untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan pejabat negara setingkat presiden, wakil presiden, dan pejabat negara setingkat menteri.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620 dan alamat email kontak@kemkes.go.id.(RR)
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid
